Iklan

KolomOpiniPolitikSosial

Bukan Hanya DKI, 2017 Sultra Pilih Gubernur

kumebano
Jumat, 22 April 2016, 07.00 WIB
Last Updated 2022-04-21T23:36:58Z WIB
Advertisement
Mimpi Jembatan Bahteramas Kendari (Foto by AntaraNews)
Pilkada DKI adalah maskot dari seluruh pilkada serentak

Benar kata Denny JA di forum diskusi WhatsApp Group Nalar Konstitusi RI besutan Indra J. Piliang bahwa Pilkada DKI adalah maskot seluruh Pilkada serentak. Padahal 2015 saja Pilkada serentak berlangsung di 257 Kabupaten Kota dan Provinsi. Pada 2017 nanti tidak kurang dari 200 Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak terkecuali DKI Jakarta bakal menghelat Pilkada.

Lalu mengapa justru pilkada DKI jadi buah bibir? Salah satu alasan mengemuka, karena diklaim DKI merupakan wajah Indonesia hingga dianggap seolah pejabat Gubernurnya adalah Walikota Republik Indonesia. Jadi wajar kepala daerahnya jadi sorotan nasional.

Alasan lain, karena dari sekian banyak daerah mungkin hanya DKI yang saat ini dipimpin oleh orang yang notabene tidak "pure" putra daerah alias berasal dari DKI. Mungkin inipula yang jadi sifat penting dari semaraknya pilkada DKI, hingga hiruk pikuknya sampai ke seluruh pelosok Indonesia termasuk saya yang kini ada di Raha, Sulawesi Tenggara.

Argumen lain soal potensi APBD DKI termasuk yang terbesar dari seluruh daerah di Indonesia. Ini menunjukkan ada kewenangan yang begitu besar di tangan seorang Gubernur untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu. Selain karena DKI sebagai daerah yang masuk Kawasan Strategis Nasional, tentu karena aktivitas bisnis sepenuhnya berada di sana. 

Propinsi DKI sebagai pusat pemerintahan negara sekaligus sebagai pusat ekonomi Indonesia menjadi magnet tersendiri dalam menarik warga negara untuk beraktivitas. Mulai dari mencari pekerjaan, popularitas hingga pundi-pundi ekonomi baik di jalan terang maupun gelap. Baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bagian ini tentu penting dicermati.

Terlepas dari itu semua dan apapun alasannya, saya setuju. Karena tentu tidak sedikit pula warga Sulawesi Tenggara yang kini hidup di Jakarta. Entah mereka sebagai pelajar atau pekerja atau pekerja sekaligus pelajar yang sehari-harinya bersentuhan langsung dengan kebijakan sang Gubernur DKI itu. Misalnya saja soal kemacetan, banjir hingga soal Taksi dan Ojek Onlen itu.

Namun demikian, saya juga berharap agar mereka, warga Sulawesi Tenggara yang kini hidup di Jakarta bisa objektif untuk melihat Sulawesi Tenggara yang semakin maju menyerupai Jakarta ini. Setidaknya, banjir dan penataan kawasan ruang lautnya Sulawesi Tenggara kini menyerupai Jakarta.

Tabik
 
Rochmady
Kepala Pusat Kajian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PKP-PPK)
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha
Office Jl. Jend Gatot Subroto Km 7, Lasalepa, Raha
Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia 93600
e-Mail: rochmady@stipwuna.ac.id